Fasningkomtkplb.id – Pengertian demokrasi dari pertengahan abad ke-5 SM, istilah demokrasi banyak digunakan untuk merujuk pada sistem politik yang ada di banyak negara dan kota Yunani, khususnya Athena.

Demokrasi sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan oleh rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.

Kalau kalian ingin lebih jelasnya, bisa melihat pembahasan dibawah ini ya guys.

Pengertian Demokrasi

Daftar Isi: show

Dalam buku berjudul Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi karya Henry Subacto, diuraikan latar belakang, pendekatan dan metode kajian komunikasi politik, komunikasi politik dan kepemimpinan politik yang akan membentuk demokrasi itu sendiri.

Namun, apa sebenarnya arti dari demokrasi itu sendiri?

Demokrasi berasal dari kata Yunani “deimos” dan “kratos”. Demos berarti rakyat atau publik, sedangkan Kratos berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memungkinkan dan memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara untuk menyatakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Berikut beberapa definisi demokrasi menurut para ahli:

1. Haris Soche

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan kerakyatan, sehingga dalam kekuasaan pemerintahan ada sebagian rakyat atau massa untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi diri dari paksaan orang atau organisasi lain yang bertugas memerintah.

2. C.F. Strong

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas penduduk dewasa berpartisipasi dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

3. Montesquieu

Kekuasaan negara akan dibagi dan dilaksanakan melalui tiga lembaga atau lembaga yang berbeda dan terpisah yaitu, pertama, lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang, kedua, lembaga eksekutif yang berwenang melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili penerapan hukum. Masing-masing lembaga tersebut tetap independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga lain.

4. John L Esposito

Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi, apakah mereka berpartisipasi aktif atau mengontrol kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Lebih jauh lagi, tentunya dalam lembaga formal pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif.

5. Affan Gava

Menurut Affan, demokrasi sendiri terbagi dalam dua pengertian: pertama, jika dimaknai secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin dicapai oleh negara, sedangkan secara empiris, demokrasi adalah perwujudan dari dunia politik.

6. Abraham Lincoln

Demokrasi, menurut Abraham Lincoln, adalah masalah rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat.

7. Joseph A. Schemer

Menurut José A. Shimmer, Demokrasi adalah rencana perusahaan. Perencanaan untuk mencapai keputusan politik. Dimana setiap individu akan memperoleh kemampuan untuk menentukan bagaimana bersaing secara kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat.

8. Aristoteles

Demokrasi, menurut Aristoteles, adalah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan ini digunakan untuk berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan, dan prinsip demokrasi adalah kebebasan. Ini karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasaan di negaranya.

Sejarah Singkat Demokrasi di Dunia

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari budaya Yunani. Dengan sistem ini, masyarakat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tentang keberlanjutan suatu negara.

Dalam buku Throes of Democracy yang ditulis oleh Walter A. McDougall, terdapat sejarah pemberontakan Demokrat yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1829 hingga 1877. Jika Anda tertarik untuk membeli dari Grameds, silakan klik Beli Sekarang di atas.

Oleh karena itu, semua urusan negara harus dibicarakan langsung dengan rakyat. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diterapkan saat itu. Ribuan tahun kemudian, pada abad keenam SM. C., Cleisthenes memperkenalkan bentuk pemerintahan yang relatif demokratis ke negara-negara Athena pada 508 SM.

Istilah-istilah ini membuat Cleisthenes dikenal sebagai bapak demokrasi Athena. Pada saat itu, Athena mengadopsi demokrasi langsung dan memiliki dua keunggulan utama, yaitu pemilihan warga negara secara acak untuk mengisi posisi administratif dan yudikatif dalam pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari seluruh warga Athena.

Masing-masing pada saat itu memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara di Majelis Athena. Meskipun demokrasi Athena dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berfungsi di bawah kendali langsung rakyat.

Orang akan mengungkapkan pendapat mereka melalui dewan atau pengadilan untuk membantu mengendalikan kebijakan.

Hingga Abad Pertengahan (6-15 M) di Eropa Barat gagasan ini tidak lagi digunakan, masih banyak sistem yang masih diadakan pemilihan umum, meskipun sangat sedikit orang yang dapat mengikutinya.

Parlemen Inggris sendiri berawal dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan monarki dibatasi dan melindungi hak-hak tertentu rakyat.

Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen De Montfort di Inggris pada tahun 1265. Namun, hanya beberapa orang yang dapat bergabung karena parlemen dipilih oleh sedikit orang.

Ciri – Ciri Demokrasi

Demokrasi dilaksanakan agar kebutuhan rakyat biasa dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan dalam demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Dengan menetapkan kebijakan sesuai keinginan rakyat, di negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Suatu negara dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah mencapai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menjadi wakil rakyat

Indonesia memiliki badan legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan Negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat terwakili melalui para anggota Majelis Rakyat tersebut.

2. Keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga negara

Semua keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada aspirasi dan kepentingan warganya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kolektif. Hal ini juga mencegah praktik korupsi yang merajalela.

3. Penerapan ciri-ciri ketatanegaraan

Ini terkait dengan kehendak, kepentingan atau kekuatan orang. Saat ini juga disebutkan dalam teks undang-undang atau undang-undang. Hukum yang dibuat juga harus diterapkan secara adil.

4. Mengadakan pemilihan umum

Partai rakyat harus diadakan secara rutin agar wakil atau pemimpin terpilih untuk memutar roda pemerintahan.

5. Adanya sistem kepartaian

Partai merupakan sarana atau sarana pelaksanaan sistem demokrasi. Dengan partai, rakyat juga bisa dipilih sebagai wakil rakyat yang bekerja menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah melaksanakan kehendak rakyat.

Pada saat yang sama, wakil rakyat dapat mengontrol pekerjaan pemerintah. Jika terjadi penyimpangan, perwakilan kota dapat mengambil tindakan hukum.

Baca Juga Artikel Lainnya: